Di tengah pekerjaan rumah melakukan pembahasan APBD Perubahan, DPRD DKI justru berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Amerika. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengetahui rencana tersebut jelas menolak usulan kunker tersebut. Meski kunker dilakukan dalam rangka kerja sama Sister City, Basuki justru menilai kunjungan tersebut tidak jelas serta tidak membawa manfaat bagi kota Jakarta.

Ini mereka lagi ngajuin minta kunjungan ke luar negeri, ke Amerika. Ada beberapa orang, sih. Sudah mau turun ngapain ke Amerika?

"Ini mereka lagi ngajuin minta kunjungan ke luar negeri, ke Amerika. Ada beberapa orang, sih. Sudah mau turun ngapain ke Amerika?" kata Basuki di ruangannya, Selasa (1/7).

Mantan Bupati Belitung Timur itu enggan mengabulkan permohonan tersebut. Sebab, dikhawatirkan akan timbul pandangan miring. Dirinya juga enggan membeberkan dari fraksi mana yang mengajukan.

"Dalam rangka Sister City, ada beberapa fraksi. Semua ikutlah. Kalau saya kasih ntar ada pertanyaan, kenapa pergi? Plt Gubernur yang suruh pergi, terus pakai uang kita lagi. Posnya sudah habis, saya bilang nggak bisa," tegasnya.

Ia menambahkan, tidak mengetahui apakah keputusan menolak rencana pergi DPRD tersebut akan berpengaruh atau tidak terhadap pembahasan APBD Perubahan DKI 2014.

"Mungkin, kita tunggu aja. Makanya aku bilang wallahualam, apa gara-gara aku tolak itu, jadi masalah tidak ini?" ucapnya.

Sejumlah anggota dewan yang coba dikonfirmasi lewat ponsel, tidak ada yang merespons. Begitu pun, Wakil Ketua Fraksi PDIP yang dikonfirmasi lewat pesan singkat mengaku tidak tahu dengan rencana tersebut. "Aku nggak tau om," tulisnya.

Sedangkan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, pembahasan APBD Perubahan harus dikebut. Pasalnya, waktu yang tersisa untuk melakukan pembangunan hanya tinggal 4,5 bulan lagi sebelum tutup buku.

"KUA-PPAS Perubahan 2014 telah kami terima dua hari lalu. Pembahasan internal sudah kami lakukan dan harus dikebut, akhir Juli bisa ketok palu," kata Ferrial, Jumat (27/6).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Pemprov DKI memiliki waktu 4,5 bulan setelah APBD-P DKI 2014 disahkan. Yang terbagi atas 1,5 bulan untuk proses pengadaan lelang barang dan jasa, serta 3 bulan untuk pelaksanaan pengerjaan fisik kegiatan yang telah selesai dilelang.

"Jadi akhir Juli harus diketok palu, karena Pemprov DKI mendapatkan waktu 4,5 bulan untuk menyelesaikan seluruh program yang telah dianggarkan. Mulai dari proses lelang hingga pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Setelah melakukan pembahasan internal, DPRD akan memanggil Bappeda DKI untuk memberikan keterangan khusus tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014. Pertemuan itu akan berjalan simultan dengan penyusunan RAPBD-P 2014.

"Jadi mungkin pekan depan kita akan panggil Bappeda DKI untuk menjelaskan KUA-PPAS kepada kita. Pembahasan ini sambil simultan menyusun RAPBD-P 2014," tandasnya.